Demikianlah judul yang dipilih Joni Levenduski, seorang Profesor Bidang Politik dari Brikbeck Colloge London, dari bukunya yang berisi mengenai dinamika politik perempuan khususnya di seputar Eropa. Walau konteks buku tersebut adalah Eropa, sementara kita ada di Indonesia, agaknya rumusan masalah yang diuraikan memang masih relevan. Terutama saat membaca isu affirmative action alias kuota 30 % perempuan dalam kancah politik praktis di Indonesia. Pada tahun 2000, pasca runtuhnya rejim Orde Baru, presiden yang kala itu dijabat oleh Gusdur mencoba mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah (UNDP Indonesia, 2010: 16). Salah satu hasil dari upaya pengarusutamaan gender tersebut adalah UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum mengenai kuota 30% perempuan untuk diusulkan dalam daftar calon legislatif. Pada Pemilu sebelumnya, tahun 2004, regulasi serupa juga pernah lahir melalui UU No. 12/2003 sebagai respon atas ketimpangan g