Langsung ke konten utama

Privatisasi Air Bukan Obat Mujarab



Membaca Privatizing Water: Governance Failure and the World’s Water Urban Crisis karya Karen Bakker, kita dituntun untuk menelesuri sengkarut tata pengurusan air dan diskursus seputarnya. Bagi pembaca Indonesia, buku ini menyuguhkan signifikansi privatisasi sumberdaya air di Indonesia dengan studi kasusnya tentang tapak sejarah tata pengurusan air di Jakarta. Bagi pemerhati tata pengurusan air dan teori seputarnya, elaborasi Bakker ini membukakan gambaran besar perdebatan ekologi politik tentang pengurusan air di dunia. Rentang bahasan buku ini bisa dibilang bernapas panjang dengan mengelaborasi perdebatan seputar privatisasi (dan alternatif) pengurusan air secara menyejarah dalam bingkai krisis air, pembangunan, dan urbanisasi. Kita juga diajak melacak sejarah paradigma yang menuntun beroperasinya sistem penyediaan (privatisasi) air hingga hari ini. Dari elaborasi itu, dengan disokong data-data empiris pengurusan air dari berbagai belahan dunia, Bakker menyimpulkan bahwa perdebatan seputar privatisasi air yang berkutat pada konsep publik lawan privat terbukti tidak memadai.2 Di sisi lain, napas gerakan anti-privatisasi air seyogyanya tidak serta merta mempertentangkan “air sebagai komoditas” lawan “air sebagai hak asasi manusia”.


Artikel yang utuh bisa dibaca di Jurnal Wacana No.35/2017 bertajuk Ekologi Politik Air: Akses Eksklusi dan Resistensi

http://insistpress.com/katalog/ekologi-politis-air-akses-eksklusi-dan-resistensi/
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kuasa Eksklusi dan Dilema Lahan di Asia Tenggara

Catatan Belajar: Kuliah Umum Tania M. Li STPN 14 Desember 2016 Catatan ini sengaja saya susun untuk berbagi pengalaman belajar dalam kuliah umum Tania Li beberapa hari lalu di STPN Yogyakarta. Bagi saya, kuliah ini menjadi cara penting untuk memahami kembali buku Power of Exclusions. Jadi mohon maaf bila catatan ini kurang runut, dan banyak diselipi istilah-istilah yang seharusnya terjelaskan terlebih dulu. Catatan ini setidaknya berisi tiga hal: Pertama pengertian eksklusi sebagai pembeda dari konsep-konsep lain dalam belantara kajian agraria dan transformasi sosial di Asia Tenggara. Kedua, pemahaman tentang empat bentuk kekuasaan eksklusi yang tidak terjebak pada pemahaman legal-formal semata. Ketiga, enam proses yang dijelaskan Tania Li membentuk hubungan-hubungan warga dengan lahan di Asia Tenggara. Tania Li membuka paparan tentang “Power of Exclusions” dengan menjelaskan pendekatannya yang komprehensif dalam melihat perubahan hubungan lahan dan warga di perd...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Membaca Para Antropolog Marxis Strukturalis

Buku “ Pengantar Pemikiran Tokoh-tokoh Antropologi Marxis ” (PPTAM) ini memiliki tiga konteksnya sekarang. Pertama, PPTAM menawarkan nuansa baru bagi penulisan pengantar teori antropologi yang sebelumnya dikawal Kanjeng Pangeran Haryo Koentjaraningrat. Sejak 1987, buku Sejarah Teori Antropologi dicetak dengan pamor yang tak pernah surut sebagai diktat ajar. Konsekuensinya, Antropologi dipahami positivis dan linear. [1]  Persinggungan Koentjaraningrat terhadap  Karl Heinrich Marx  tak lebih dari pembabakan evolusi manusia dari masyarakat pra-sejarah ke masyarakat sejarah (Koentjaraningrat, 2009). Simplifikasi seperti ini menjadi bagian dari kritik terhadap tafsiran atas Marx yang didiskusikan PPTAM. Kedua, PPTAM bisa juga dimaknai sebagai refleksi historis periode awal Antropologi di Indonesia. Menurut PPTAM, periode 1970-an dikenal sebagai periode kritik atas ke- mandeg -an teoritis Antropologi yang positivis dan fungsionalis. Kedua paradigma tersebut tak mampu me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Authoritarian and paternalism in Indonesian peasant cooperative: A former plantation workers’ cooperative from the 1950s to the neoliberal era

Abstraction This paper examines the dilemmas of a former plantation workers’ cooperative attempting to develop an egalitarian and self-managed agrarian community in the face of persistent military influence in Indonesian’s rural areas. These dilemmas are related to the question of how the ex-worker community shapes and is shaped by exclusionary politics as their cooperative shifts from a peasant political movement into an instrument of capitalistic relations of production. The paper focuses on an ex-plantation workers’ cooperative in West Java (Indonesia) which has been struggling since the rise of the socialist movement in the 1950s. At that time, the plantation workers occupied the former colonial rubber plantation and initiated land reform for the subsistence plots of landless households. The rest of the undistributed land was maintained as an independent cooperative owned and managed by the members under the guidance of the Indonesia Peasant Movement (GTI), a movement inspi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya