Langsung ke konten utama

Authoritarian and paternalism in Indonesian peasant cooperative: A former plantation workers’ cooperative from the 1950s to the neoliberal era




Abstraction
This paper examines the dilemmas of a former plantation workers’ cooperative attempting to develop an egalitarian and self-managed agrarian community in the face of persistent military influence in Indonesian’s rural areas. These dilemmas are related to the question of how the ex-worker community shapes and is shaped by exclusionary politics as their cooperative shifts from a peasant political movement into an instrument of capitalistic relations of production. The paper focuses on an ex-plantation workers’ cooperative in West Java (Indonesia) which has been struggling since the rise of the socialist movement in the 1950s. At that time, the plantation workers occupied the former colonial rubber plantation and initiated land reform for the subsistence plots of landless households. The rest of the undistributed land was maintained as an independent cooperative owned and managed by the members under the guidance of the Indonesia Peasant Movement (GTI), a movement inspired by socialist ideology. In 1965, the political economic context changed abruptly with Suharto’s takeover, the mass killing and persecution of leftist peasant movements and the ensuing 32 years of Indonesia’s ‘New Order’ military regime. Suddenly, political activities vanished with the rise of military influence and the commodity boom in rural areas. After 30 years of successful participation in the rubber market, and a lack of internal political regeneration, the cooperative faces three main dilemmas. First, there is a technocratic trap, related to the members’ successful campaign for the land titling on private plots, the formalization of the cooperative's leasehold right, and the cooperative bureaucracy’s shift in direction from an egalitarian peasant movement into an instrument of business enlargement. Those traps have led to the emergence of wage labor relations between members and non-members in rubber production. Second, growing social differences have emerged since the formalization of land ownership and the mechanism of rubber contract-farming relationship. The contract-farming excludes the landless, and incorporates the land owners and the cooperatives to enlarge the latex supply. Third, there is a pressing problem of democracy related to the question of internal regeneration in rural area and the continued involvement of the military in Indonesian cooperative organization. Since 1965 the cooperative has tended to avoid political and ideological regeneration, and this in turn propels the young generation into the labor market. Instead of creating egalitarian relations, the cooperative labor force want to access cooperative membership as the guarantee of permanent labor contracts. These dilemmas in wage relations, unequal access to land, and internal organization show how the cooperative, despite its continuing rhetoric of egalitarian relations, has fully integrated itself into capitalistic relations and authoritarian styles of management.

Keywords: Peasants movement, cooperative, wage labor, egalitarian community, depoliticisation 


The whole paper can be read by downloading in the 
https://www.iss.nl/sites/corporate/files/2018-03/ERPI%20CP%2059_Larastiti.pdf
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kuasa Eksklusi dan Dilema Lahan di Asia Tenggara

Catatan Belajar: Kuliah Umum Tania M. Li STPN 14 Desember 2016 Catatan ini sengaja saya susun untuk berbagi pengalaman belajar dalam kuliah umum Tania Li beberapa hari lalu di STPN Yogyakarta. Bagi saya, kuliah ini menjadi cara penting untuk memahami kembali buku Power of Exclusions. Jadi mohon maaf bila catatan ini kurang runut, dan banyak diselipi istilah-istilah yang seharusnya terjelaskan terlebih dulu. Catatan ini setidaknya berisi tiga hal: Pertama pengertian eksklusi sebagai pembeda dari konsep-konsep lain dalam belantara kajian agraria dan transformasi sosial di Asia Tenggara. Kedua, pemahaman tentang empat bentuk kekuasaan eksklusi yang tidak terjebak pada pemahaman legal-formal semata. Ketiga, enam proses yang dijelaskan Tania Li membentuk hubungan-hubungan warga dengan lahan di Asia Tenggara. Tania Li membuka paparan tentang “Power of Exclusions” dengan menjelaskan pendekatannya yang komprehensif dalam melihat perubahan hubungan lahan dan warga di perd...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Frontier dan Hikayat Katingan

Pengertian kawasan frontier, dalam nalar “pusat dan periferi”, “tradisional dan modern” serta “rural dan urban”, sepertinya perlu kita baca kembali mengingat perubahan yang berlangsung carut-marut hari ini. Sebagai contoh, di Yogyakarta, pendirian apartemen dan hotel bak jamur di musim hujan, tidak pernah peduli peruntukan tata ruangnya entah pemukiman, persawahan, atau tangkapan air. Dampaknya? Mungkin kita tidak asing melihat seorang bapak tua terengah menuntun sepedanya yang dipenuhi rumput pakan kambing, sementara sebuah mobil Alphard melewatinya penuh angkuh. Mungkin, kita juga tidak asing dengan perempuan paruh baya yang membawa tumpukan cucian kotor melewati pagar gelap setinggi lima meter, pemisah antara kampungnya dengan perumahan elit di mana mobil Alphard itu berasal. Pemandangan itu demikian lumrah hingga lama-kelamaan dianggap tidak pernah ada. Kita mengalami ketercerabutan dari sebuah ruang yang selama ini dianggap mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tapi t...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Membaca Para Antropolog Marxis Strukturalis

Buku “ Pengantar Pemikiran Tokoh-tokoh Antropologi Marxis ” (PPTAM) ini memiliki tiga konteksnya sekarang. Pertama, PPTAM menawarkan nuansa baru bagi penulisan pengantar teori antropologi yang sebelumnya dikawal Kanjeng Pangeran Haryo Koentjaraningrat. Sejak 1987, buku Sejarah Teori Antropologi dicetak dengan pamor yang tak pernah surut sebagai diktat ajar. Konsekuensinya, Antropologi dipahami positivis dan linear. [1]  Persinggungan Koentjaraningrat terhadap  Karl Heinrich Marx  tak lebih dari pembabakan evolusi manusia dari masyarakat pra-sejarah ke masyarakat sejarah (Koentjaraningrat, 2009). Simplifikasi seperti ini menjadi bagian dari kritik terhadap tafsiran atas Marx yang didiskusikan PPTAM. Kedua, PPTAM bisa juga dimaknai sebagai refleksi historis periode awal Antropologi di Indonesia. Menurut PPTAM, periode 1970-an dikenal sebagai periode kritik atas ke- mandeg -an teoritis Antropologi yang positivis dan fungsionalis. Kedua paradigma tersebut tak mampu me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya